Minggu, 02 Desember 2012

tanggapan 60 pengusaha tentang umk jakarta

60 Perusahaan Ajukan Penangguhan Penetapan UMP



1
Ilustrasi - inilah.com
Oleh: Bayu Hermawan
metropolitan - Kamis, 29 November 2012 | 22:42 WIB
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on google
More Sharing Services
Berita Terkait
Timnas Tertinggal 0-2, Jokowi Kecewa
Jokowi : KJP Bukan Untuk Biaya Sekolah
Jokowi: Indonesia 2 - 0 Malaysia, Kita Bisa
Sebanyak 3.031 Kartu Jakarta Pintar Siap Dibagikan
Hari Ini Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Pintar

Diberdayakan oleh Terjemahan

INILAH.COM, Jakarta - Sebanyak 60 perusahaan yang bergerak di industri garmen dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN), mengajukan surat penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 ke Gubernur DKI Jakarta. Puluhan pengusaha itu merasa penetapan UMP sebesar Rp2,2 juta, memberatkan mereka.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, 60 perusahaan yang mengajukan surat penangguhan UMP 2013, semuanya adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Korea Selatan dengan tenaga kerja rata rata 1000-1500 orang, jika ditotal maka jumlah pekerja untuk 60 perusahaan tersebut sekitar 80.000 orang tenaga kerja.

"Surat resmi sudah diantar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang secara resmi diterima Kabid Pengadilan Hubungan Industri Hadi Broto. Kemudian ke kantor Gubernur untuk ketemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan secara langsung apa yang menjadi keberatan dunia usaha terhadap kenaikan UMP 2013 yang mencapai 44 %," jelasnya.

Sarman melanjutkan, dengan kenaikan UMP tersebut, akan berdampak buruk terhadap dunia industri garmen, khususnya yang ada di KBN. Dampak tingginya kenaikan UMP antara lain kemungkinan terjadinya PHK besar besaran, pengusaha yang tidak mampu membayar akan tutup dengan cara membayar pesangon bila mampu atau kabur karena tidak mampu membayar pesangon.

"Dampak lain adalah relokasi pabrik ke daerah yang UMPnya rendah serta tidak menggu gunakan UMSP ( Upah Minimum sektoral provinsi), serta dampak sosial di luar perusahaan bagi masyarakat sekitar seperti sewa kontrakan karyawan, pedagang, tukang ojek, dan lainnya," katanya.

Ia mengatakan, dalam pertemuan dengan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wagub dapat memahami keberatan dari pengusaha sektor garmen dan menyambut baik surat permohonan penangguhan UMP 2013.
Seperti diketahui, Kadin DKI Jakarta telah membuka Posko Pelayanan Pengaduan UMP 2013,sudah beberapa Perusahaan yang menghubungi untuk meminta informasi tata cara proses penangguhan UMP.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 Tahun tentang Tata Cara Penangguhan pelaksanaan UMP, bagi perusahaan skala besar, menengah maupun kecil, yang ingin mengajukan surat penangguhan agar dapat dikirim paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya UMP.

"Artinya batas pengiriman adalah tanggal 20 Desember 2013. Surat ditujukan kepada Gubenur DKI Jakarta melalui Kadis Tenaga Kerja dan Transmograsi DKI Jakarta dengan tembusan ke Kadin DKI Jakarta," ujarnya.

Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian,perusahaan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.Permohonan penangguhan pelaksanaan UMP akan lebih baik jika dilampirkan adanya kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja, namun bilamana masih dalam proses lebih baik mengajukan surat permohonan penangguhan dulu.

"Kami berharap agar pemerintah DKI Jakarta tidak mempersulit perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan,ini semua demi kelangsungan dunia usaha dan masa depan pekerja," tandasnya.[bay]

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1932411/60-perusahaan-ajukan-penangguhan-penetapan-ump

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar